TASLAB NEWS, TANJUNGBALAI - Pemerintah Kota (Pemko)
Tanjungbalai dituding telah mengabaikan sejumlah proyek infrastruktur yang
pembangunannya sempat terbengkalai. Beberapa proyek infrastruktur yang
terbengkalai tersebut antara lain pembangunan Steiger atau tangkahan dan tembok
penahan di kawasan Reklamasi Pantai Sungai Asahan, Jembatan Prestress Sei Silau
III di Pante Olang Kelurahan Sirantau,
Jembatan Prestress pengganti Jembatan Titi Gantung di Kelurahan Semula Jadi
serta Gedung RSU Type C di Kelurahan Sijambi, Kota Tanjungbalai.
 |
(Ignatius Siagian/TASLABNEWS.COM)
Bangunan steiger atau tangkahan yang terbengkalai di
Reklamasi Pantai Sungai Asahan, Tanjungbalai
|
Semua proyek infrastruktur tersebut sudah terbengkalai sejak
tahun 2011 lalu dan merupakan warisan dari mantan Walikota Tanjungbalai Alm. dr
H Sutrisno Hadi,SpOG. Untuk pembangunan kelima proyek tersebut, Pemko
Tanjungbalai telah menghabiskan anggaran yang cukup besar mencapai puluhan
milyar rupiah.
"Siapapun Walikota, seharusnya proyek-proyek
infrastruktur yang pembangunannya terbengkali itu masuk dalam skala prioritas.
Sayangnya, hingga saat ini, Walikota Tanjungbalai H M Syahrial,SH,MH terkesan
tidak tertarik untuk menyelesaikan pembangunan sejumlah sarana infrastruktur
yang terbengkalai itu", ujar Jaringan Sihotang, Koordinator Daerah
Indonesian Corruption Watch (ICW) Kota Tanjungbalai, Jumat (2/3).
Menurut Jaringan Sihotang, sudah dua tahun H M
Syahrial,SH,MH menjabat sebagai Walikota Tanjungbalai, akan tetapi, bangunan
sejumlah proyek infrastruktur tersebut masih juga dibiarkan terbengkalai. Oleh
karena itu, lanjutnya, agar bangunan infrastruktur yang terbengkalai itu
terlanjur keropos, Pemko Tanjungbalai didesak agar segera melanjutkan
pembangunannya.
"Kita tidak bisa melanjutkan pembangunannya karena
dananya tidak di diakomodir dalam APBD Kota Tanjungbalai. Jika dananya
ditampung dalam APBD, pasti akan kita kerjakan", ujar Agus Salim Lubis,
Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Tanjungbalai.
Menurut Agus Salim Lubis, pihaknya juga tidak bisa memaksa
dilanjutkannya pembangunan sejumlah proyek yang terbengkalai itu karena
keterbatasan anggaran. Oleh karena itu, lanjutnya, pihaknya hanya dapat
berharap ada dana segar yang dikucurkan dari pemerintah provinsi maupun pusat
untuk menyelesaikan pembangunan bangunan infrastruktur yang terbengkalai itu.
(ign/syaf)