TASLAB NEWS, TANJUNGBALAI - Memasuki tahun anggaran (TA)
2018 ini, Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungbalai kembali sosialisasikan Tim
Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) kepada seluruh
pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemko Tanjungbalai.
Acara sosialisasi TP4D yang dihadiri Wakil Walikota Tanjungbalai Drs H Ismail
dan dibuka oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Zullikar Tanjung,SH,SH
digelar di aula Kejaksaan Negeri Tanjungbalai, Rabu (14/2).
 |
(Ignatius Siagian/TASLAB NEWS.COM)
Kajari Tanjungbalai Zullikar Tanjung,SH,MH dan Wakil Walikota Drs H Ismail berphoto bersama dengan seluruh peserta sosialisasi TP4D di aula Kantor Kejari Tanjungbalai.
|
Acara sosialisasi TP4D tersebut menghadirkan seluruh
pimpinan SKPD serta Camat se - Kota Tanjungbalai sebagai peserta. Sementara,
Hardiansyah,SH, Kasi Intel Kejari Tanjungbalai yang juga adalah Ketua TP4D Kota
Tanjungbalai memberikan paparan tentang alasan kehadiran TP4D di seluruh Indonesia .
"Hadirnya TP4D adalah merupakan bahagian dari paradigma
baru dalam upaya pemberantasan korupsi di penjuru tanah air. Melalui TP4D ini,
maka penegakan hukum tidak melulu melalui penindakan melainkan lebih
mengedepankan aspek pencegahan dengan menjadikan upaya penindakan sebagai upaya
yang terakhir," ujar Herdiansyah SH.
Dalam pidato pembukaannya, Kajari Tanjungbalai Zullikar
Tanjung mengatakan, kegiatan sosialisasi TP4D tersebut merupakan pertemuan
kedua, karena sebelumnya juga telah dilaksanakan pertemuan serupa di Kantor
Walikota Tanjungbalai. Katanya, acara tersebut adalah bentuk kepedulian
Kejaksaan selaku lembaga yang diberi tugas oleh undang-undang untuk
melaksanakan TP4D.
"Saya berharap kegiatan ini dapat memberi manfaat bagi kita
semua, sehingga nantinya kita dapat melaksanakan program dan kegiatan di tempat
kerja masing-masing dengan baik dan nyaman," ujar Kajari Tanjungbalai
Zullikar Tanjung.
Dalam acara sosialisasi tersebut, Kajari Tanjungbalai
Zullikar Tanjung terlebih dahulu menyampaikan paparannya. Dalam paparannya,
Kajari Tanjungbalai mengambil judul "Dengan Revolusi Mental, Jaksa Hadir
Mengawal Uang Rakyat Melalui TP4D".
Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Walikota Tanjungbalai
Drs H Ismail dalam kata sambutannya. Katanya, sosialisasi tersebut sesuai
tuntutan peraturan sehingga setiap daerah mengetahui dan memahami hadirnya TP4D
di daerah masing-masing. Kita berharap, dengan kehadiran TP4D ini, maka semua
program pemerintah mulai dari Pusat, Propinsi hingga ketingkat Kabupaten/Kota
khususnya di Kota Tanjungalai dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan yang
diharapkan.
"Saya berharap kepada semua peserta yang hadir
khususnya para pimpinan OPD serta Camat se Pemko Tanjungbalai dapat
memanfaatkan kehadiran TP4D ini dengan sebaik-baiknya. Sehingga, setiap
kegiatan di setiap unit kerja masing-masing dapat berjalan dengan baik sesuai
aturan yang ada serta mempercepat terwujudnya visi misi dari Kota Tanjungbalai
sendiri," pungkas Wakil Walikota Drs H Ismail.
Seperti diketahui, baru-baru ini, setelah berakhirnya tahun
anggaran (TA) 2017 per tanggal 31 Desember, sejumlah petinggi organisasi
pimpinan daerah (OPD) dilingkungan Pemko Tanjungbalai mendadak resah. Pasalnya,
sejak saat itu, para pimpinan OPD maupun jajaran OPD yang terlibat dalam
kegiatan tahun 2017, mengaku, sering menerima panggilan telepon dari
oknum-oknum yang mengaku aparat penegak hukum.
"Oknum-oknum tersebut mengaku dari aparat penegak hukum
dan meminta dokumen yang terkait dengan kegiatan yang kita laksanakan pada
tahun 2017 lalu. Namun, sampai saat ini belum kita layani sesuai dengan arahan
yang kita terima saat sosialisasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan
Pembangunan Daerah (TP4D) pada tahun 2016 lalu," ujar sejumlah pimpinan
OPD yang enggan namanya disebutkan dengan alasan keamanan.
Bahkan, konon katanya, ada oknum-oknum dari penegak hukum
ini yang datang kekantor dengan alasan untuk meminta dokumen rencana anggaran
belanja (RAB) dari setiap kegiatan tahun anggaran (TA) 2017.
Terkait dengan adanya keresahan para pimpinan OPD ini,
sontak mendapat kritikan dari sejumlah aktivis penggiat anti korupsi kota Tanjungbalai. Salah
satunya adalah Jaringan Sihotang, Koordinator Daerah Indonesian Corruption
Watch (ICW) Kota Tanjungbalai.
"Dengan telah terbentuknya TP4D, seharusnya
intimidasi-intimidasi dari oknum-oknum yang mengaku dari lembaga penegak hukum
ini tidak ada lagi. Dan, sesuai dengan instruksi dari Presiden RI
Kita sangat menyesalkan terjadinya keluhan dari para
pimpinan OPD atas adanya intimidasi walaupun dilakukan melalui sellular
tersebut. Untuk itu, kita mempertanyakan tugas dan fungsi dari TP4D yang telah
lama terbentuk di Kota Tanjungbalai ini," ujar Jaringan Sihotang
menanggapi keresahan tersebut. (ign/syaf)