TASLAB NEWS, TANJUNGBALAI - Aneh-aneh saja ulah dari anggota DPRD Kota Tanjungbalai ini. Dalam rapat-rapat di Kantor DPRD, kehadirannya sangat minim, akan tetapi saat jalan-jalan ke luar
Rapat paripurna anggota DPRD Tanjungbalai |
Seperti halnya pada hari Kamis (25/1) kemarin, walaupun masih hari kerja, namun tidak satupun dari anggota DPRD Kota Tanjungbalai termasuk unsur pimpinan yang ditemukan berada di Kantor DPRD Kota Tanjungbalai tersebut. Menurut sejumlah staf atau pegawai, seluruh anggota DPRD KotaTanjungbalai termasuk pimpinan, sedang melakukan perjalanan dinas ke
Hal itu juga dibenarkan oleh
M Juni Lubis, Sekretaris DPRD Kota Tanjungbalai saat dihubungi melalui
sellularnya. Katanya, seluruh anggota DPRD Kota Tanjungbalai sedang melakukan
kunjungan kerja ke Kementerian PUPR di Jakarta.
"Benar, seluruh anggota
DPRD saat ini sedang berada di luar kota
dalam rangka kunjungan kerja ke Kementerian PUPR di Jakarta", ujar M Juni
Lubis singkat, dengan alasan, sedang mengikuti rapat di Kantor Walikota
Tanjungbalai.
Kekompakan anggota DPRD Kota
Tanjungbalai ini dalam melakukan perjalanan dinas ke luar kota tersebut sontak mendapat sorotan dari
kalangan elemen masyarakat. Salah satunya adalah Jaringan Sihotang, Koordinator
Daerah Indonesian Corruption Watch (ICW) Kota Tanjungbalai.
"Jika dalam setiap
rapat-rapat di DPRD untuk membicarakan urusan masyarakat, mereka sangat malas
hadir, akan tetapi, kalau sudah urusan jalan-jalan keluar kota , mereka sangat kompak. Bahkan, dalam
rapat paripurna soal APBD Kota Tanjungbalai tahun 2018, rapat paripurna selalu
molor karena kehadiran anggota DPRD yang tidak qorum.
Selain menyesalkannya,
Jaringan Sihotang juga mengkritisi kunjungan kerja anggota DPRD keluar kota tanpa ada yang
menjaga kantor. Katanya, seharusnya ada satu orang dari unsur pimpinan yang
tetap tinggal di Kantor DPRD untuk mengantisipasi adanya pengaduan dari
masyarakat.
Untuk diketahui, tingkat
kehadiran anggota DPRD Kota Tanjungbalai dalam rapat paripurna tentang APBD
Kota Tanjungbalai Tahun 2018 yang dilaksanakan pada awal Januari 2018 lalu,
sangat minim. Bahkan, beberapa kali rapat paripurna terpaksa disekors sementara
guna menunggu kehadiran anggota DPRD agar rapat dapat dinyatakan qorum.
Akan tetapi, saat melakukan
kunjungan kerja ke luar kota, walaupun evaluasi APBD Kota Tanjungbalai masih
belum turun dari Provinsi Sumatera Utara, anggota DPRD ini langsung kompak.
Kondisi ini otomatis berpotensi menurunkan kepercayaan publik pada lembaga
legislatif di Kota Tanjungbalai ini.(ign/syaf)